Bawaslu Lebak Siap Adopsi Sistem PPKS

Lebak, Bawaslu Lebak-Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebak menyatakan kesiapannya untuk mempelajari dan mengimplementasikan sistem Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) serta fasilitas Ruang Laktasi di tingkat daerah. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti program progresif yang baru saja diluncurkan oleh Bawaslu Provinsi Banten pada Kamis (25/6/2026).

Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak, Dedi Hidayat, yang hadir langsung dalam acara peluncuran di Serang, menegaskan komitmennya untuk membawa semangat inklusivitas tersebut ke lingkungan Bawaslu Lebak. Menurutnya, kesiapan sistem mitigasi kekerasan seksual dan penyediaan hak fasilitas ibu menyusui harus segera diwujudkan demi menjamin produktivitas pengawas pemilu di tingkat kabupaten hingga kecamatan.

^{Seluruh jajaran Ketua PPKS Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Banten berfoto bersama dengan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten Liah Culiah usai acara Launching Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta Peresmian Ruang Laktasi di Bawaslu Provinsi Banten, Kamis (25/6/2026).}

"Kami di tingkat jajaran Bawaslu Kabupaten Lebak sangat mengapresiasi langkah progresif Bawaslu Provinsi Banten. Keberadaan Pokja PPKS dan Ruang Laktasi ini memberikan pesan kuat bahwa keselamatan, kenyamanan, dan inklusivitas adalah prioritas utama lembaga," ujar Dedi Hidayat. "Ini menjadi standar baru yang kami pelajari dan juga implementasikan di tingkat Bawaslu Lebak guna memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu dapat bekerja dengan produktif dan bebas dari rasa cemas," ungkapnya.

Peluncuran berskala provinsi tersebut diresmikan langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, bersama Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal. Kebijakan ini dirancang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga dalam membangun budaya kerja yang aman, setara, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menekankan bahwa institusi pengawas pemilu di seluruh tingkatan harus menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kekerasan berbasis gender yang bisa menimpa siapa saja.

^{Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat menyampaikan sambutan sekaligus melakukan launching di acara Launching Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta Peresmian Ruang Laktasi di Bawaslu Provinsi Banten, Kamis (25/6/2026).}

"Pokja PPKS ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan instrumen nyata untuk menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi seluruh insan Bawaslu. Pelecehan seksual bisa menimpa siapa saja tanpa memandang gender. Oleh karena itu, kita harus menerapkan zero tolerance terhadap kekerasan seksual, membangun budaya saling mengingatkan, dan memastikan ada ruang yang benar-benar aman bagi korban untuk melapor," tegas Lolly Suhenty.

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal, dalam sambutannya berharap agar inisiasi ini dapat diikuti oleh jajaran di bawahnya.

"Pembentukan Pokja PPKS ini merupakan komitmen konkret Bawaslu Banten dalam menegakkan keadilan gender dan perlindungan hak perempuan. Ini adalah langkah pencegahan sekaligus bukti kesiapan sistem penanganan kami jika terjadi kasus. Kami berharap Bawaslu Banten dapat menjadi pelopor dan percontohan bagi provinsi serta kabupaten/kota lain dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif," jelas Ali Faisal.

^{Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak Ali Faisal saat sambutan diacara Launching Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta Peresmian Ruang Laktasi di Bawaslu Provinsi Banten, Kamis (25/6/2026).}

Acara peluncuran tersebut ditandai dengan penekanan tombol simbolis, pemotongan pita ruang laktasi, serta pelaksanaan sharing session bersama narasumber Eka Rahmawati Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Pokja PPKS Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengenai kerangka kerja penanganan kekerasan seksual berbasis gender, dan Entin Oliantin, S.Ag, m.si

Kabid perlindungan perempuan dan anak pada DP3AKKB Prov. Banten.

Melalui momentum ini, Bawaslu Kabupaten Lebak berkomitmen penuh untuk segera menyusun langkah taktis kedinasan internal agar model praktik baik (best practice) ini dapat segera terwujud di Bumi Multatuli.