Bawaslu Lebak Konsolidasi Demokrasi dengan Kodim Lebak untuk Perkuat Pengawasan Menuju Pemilu 2029

Lebak, Bawaslu Lebak- Sebagai upaya memperkuat koordinasi kelembagaan dan kesiapan pengawasan menjelang tahapan Pemilu 2029, Bawaslu Kabupaten Lebak menggelar konsolidasi demokrasi dengan Kodim 0603/Lebak. Senin, (11/5/2026), Pertemuan yang dilaksanakan dalam suasana silaturahmi itu membahas skenario pengawasan non-tahapan, koordinasi data pemilih, serta peran TNI dalam menjaga netralitas di wilayah Lebak.

Ketua Bawaslu Lebak Dedi Hidayat mengatakan kegiatan itu bertujuan menjaga kesinambungan fungsi pengawasan Bawaslu bahkan di luar tahapan pemilu. "Tugas pokok Bawaslu melakukan pengawasan; saat ini meski non-tahapan tetap kami awasi, misalnya PDPB dan coktas. Agenda konsolidasi demokrasi untuk Pemilu 2029 ini adalah bentuk silaturahmi dan penguatan kelembagaan, sekaligus melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin dengan Kodim Lebak pada tahapan Pemilu 2024 lalu," ujar Dedi.

Kordiv SDMO Bawaslu Lebak, Deden Kurniawan, menekankan pentingnya koordinasi teknis menjelang tahapan yang melibatkan data pemilih dan pengawasan lapangan. "Struktur kelembagaan Bawaslu terdiri dari lima komisioner dibantu sekretariat ASN. Dalam silaturahmi ini kami berkepentingan memperkuat koordinasi karena di tahapan nanti ada bagian dari pokja, misalnya pada tahapan kampanye. Kendala di lapangan seperti daftar pemilih tambahan dan uji petik terhadap data KPU, termasuk data-personel yang berada di lingkungan TNI, menjadi bahan penting untuk koordinasi dengan Kodim agar pengawasan kelembagaan berjalan efektif," kata Deden.

^{Seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Lebak dan Jajaran Kodim Lebak berfoto bersama usai melaksanakan pertemuan. Senin, (11/5/2026).}

Firman Kiki, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lebak, menjelaskan fokus konsolidasi pada isu netralitas TNI. "Di 2026 ini kami memfokuskan pada konsolidasi demokrasi untuk netralitas TNI; laporan-laporan pada pemilu lalu relatif landai, termasuk yang menyangkut asrama dan pondok pesantren. Konsolidasi ini menjadi tanggung jawab Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa," ujarnya.

Komandan Kodim Lebak, Kolonel Infanteri I Gede Mahendra Subrata, menyambut baik kunjungan silaturahmi dan menegaskan komitmen Kodim untuk mendukung kelancaran pengawasan demokrasi. "Saya baru lima bulan bertugas di Kodim Lebak dan saya berterima kasih atas kunjungan bapak/ibu. Konsolidasi seperti ini bagian dari upaya memperkuat kelembagaan. Di Lebak ada 17 Koramil dari 28 kecamatan, plus satuan tambahan dari Yonif, brigif, dan satuan pelatihan. Tugas pokok TNI menjaga kedaulatan negara; untuk hal-hal yang bersifat administratif dan teknis, misalnya personel yang berasal dari luar wilayah, kita akan cek dan diskusikan lebih lanjut agar koordinasi berjalan baik," jelas Kolonel I Gede Mahendra Subrata.

Pertemuan itu juga membahas implikasi non-tahapan seperti coktas dan penggunaan KTP saat tahapan berlangsung, yang berpotensi menjadi tantangan pengawasan Bawaslu. Bawaslu menyoroti kebutuhan rekrutmen pengawas ad hoc pada 2027 dan pentingnya data yang akurat untuk uji petik di lapangan. Hasil konsolidasi diharapkan menghasilkan mekanisme koordinasi yang jelas antara Bawaslu dan Kodim, terutama terkait akses informasi pemilih dan pemantauan netralitas aparat negara saat masa kampanye nanti.