21 Satker Baru Belum Buat Tiket Inventarisasi

Bawaslu, Bawaslu Lebak-Bawaslu Republik Indonesia mengidentifikasi 21 satuan kerja yang belum membuat tiket inventarisasi BMN Juni 2026, hal tersebut diungkapkan oleh Tim BMN Bawaslu RI pada saat zoom monitoring Inventarisasi 2026 Tahap 2, Rabu (3/6/2026). Seluruh satker yang belum membuat tiket adalah unit baru atau satker yang baru mengalami pemecahan DIPA di tahun 2026, sehingga memerlukan pendampingan khusus dalam prosedur inventarisasi.

Hasil pantauan menunjukkan sejumlah kendala teknis yang menghambat proses, antara lain TKTM yang belum sepenuhnya diproses; kebutuhan perbaikan aplikasi SIMAN terkait perubahan jabatan akibat pergantian Kepala Sekretariat dan penyesuaian supervisor satker; belum tersedianya SK SIMAN yang memerlukan pendampingan dari provinsi; kesalahan pada UAKPB; daftar aset yang belum muncul di aplikasi SIMAN; serta adanya pergantian KPPN.

Sementara itu sebagai satuan kerja (satker) baru, Bawaslu Kabupaten Lebak saat ini sedang menghadapi kendala dalam melakukan proses pemetaan ruangan dan pembuatan denah gedung. Hal ini disebabkan masih adanya sejumlah BMN yang belum dilakukan TKTM.

^{zoom monitoring Inventarisasi 2026 Tahap 2, Rabu (3/6/2026) yang diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Indonesia.}

”Terkait hal ini, Kami akan terus lakukan koordinasi intensif dengan Bawaslu Provinsi Banten untuk percepatan proses TKTM, agar proses pemetaan ruangan dan penyusunan denah dapat segera dilanjutkan.” ungkap Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak Aufia Widodo usai mengikuti kegiatan zoom di ruang kerjanya.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu akan menyusun jadwal pendampingan teknis untuk 21 satker terkait pembuatan tiket inventarisasi dan pelatihan penggunaan SIMAN setelah perbaikan sistem. 

Kegiatan monitoring ini menunjukkan komitmen bersama pengelola BMN Bawaslu se-Indonesia untuk menata BMN secara akuntabel menjelang penataan inventarisasi 2026. Langkah perbaikan dan pendampingan diharapkan menyelesaikan kendala administratif dan teknis sehingga seluruh satker, termasuk yang baru dibentuk, dapat memenuhi kewajiban inventarisasi secara tepat waktu.

Monitoring yang digelar melibatkan seluruh pengelola BMN Bawaslu se-Indonesia dan dihadiri juga oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Lebak beserta staf pengelola keuangan Bawaslu Kabupaten Lebak, Nisa dan Ani.