Terima Kunjungan Tim Bawaslu RI, Bawaslu Lebak Laporkan Hasil Pengawasan PDPB

Lebak,Bawaslu Lebak-Bawaslu Kabupaten Lebak menerima kunjungan Tim Monitoring Bawaslu RI pada Rabu, (6/5/2026) di Sekretariat Bawaslu Lebak terkait hasil pengawasan PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan) Triwulan I. Rapat membahas tantangan utama seperti keterbatasan anggaran dan luas wilayah Lebak, dengan peserta Plt. Kepala Sekretariat Asep Ahmad Fathoni, Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas Asep Rizhal Murtadho, serta tim Bawaslu RI.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Lebak, Asep Ahmad Fathoni, membuka rapat dengan menyampaikan kendala anggaran PDPB yang belum produktif meski jadi program nasional. "Proses pengawasan tidak maksimal, misal saat KPU coktas dengan lima tim, kami hanya mampu kawal yang terjangkau karena kendaraan dinas terbatas satu unit untuk 28 kecamatan," ujar Asep Ahmad Fathoni.

^{Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak Asep Ahmad Fathonibeserta Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas saat menerima menerima kunjungan Tim Monitoring Bawaslu RI pada Rabu, (6/5/2026) di Sekretariat Bawaslu Lebak terkait hasil pengawasan PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan) Triwulan I.}

Tim Bawaslu RI hadir untuk inventarisasi hambatan Triwulan II PDPB berdasarkan SE No. 29/2025, mengingat Lebak wilayah terluas di Banten. Asep Rizhal Murtadho menambahkan data TMS Triwulan I sebanyak 4.612 (meninggal dunia 844, pindah 3.757, TNI 7, Polri 4), akibat warga enggan urus administrasi kematian atau pindah domisili pekerja petani. "Wilayah selatan seperti Bayah-Cilograng butuh 4 jam dari Rangkasbitung, tapi kesiapan kami tetap maksimal," kata Asep Rizhal Murtadho.

Tim Bawaslu RI menyatakan tujuan utama koordinasi PDPB, tapi pembahasan mengalir ke pencegahan pelanggaran dan undang-undang pengawasan terkini. "Kami rutin bahas di Bawaslu RI apa saja yang ditangani PDPB di daerah, termasuk tantangan wilayah luas seperti Lebak," ungkap perwakilan Tim Bawaslu RI. Koordinasi dengan KPU dinilai baik tanpa ego sektoral, dengan laporan rutin ke provinsi.