Kawal Akuntabilitas Anggaran, Bawaslu Lebak Gelar Rapat Penilaian PIPK

Lebak, Bawaslu Lebak-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebak menggelar rapat koordinasi internal guna mematangkan penilaian dan pengisian instrumen Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola birokrasi, kepatuhan prosedur, dan akuntabilitas pelaporan keuangan lembaga secara menyeluruh. 

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Pencegahan dan Hubal Bawaslu Kabupaten Lebak, Asep Ahmad Fathoni. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa implementasi sistem pengendalian internal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pilar utama transparansi publik.

Kasubag Pencegahan dan Hubal Bawaslu Lebak Asep Ahmad Fathoni saat memimpin rapat bersama dengan Staf Sekretariat Bawaslu Lebak di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Lebak. Rabu, (7/10/2026).

“Penerapan PIPK adalah instrumen pengaman kinerja kita bersama. Pengendalian internal yang presisi memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dikelola Bawaslu dapat dipertanggungjawabkan dengan integritas tinggi dan tata kelola berbasis data,” tegas Asep Ahmad Fathoni saat memimpin rapat.

Fokus utama rapat mencakup finalisasi pengisian kertas kerja penilaian yang dihimpun melalui metode wawancara mendalam serta survei berbasis kuesioner terhadap sampel pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak. Instrumen ini dirancang untuk mengukur sejauh mana efektivitas kepatuhan serta pemahaman pegawai terhadap mekanisme tata kelola internal.

Selain survei pegawai, tim kerja juga memverifikasi dan melengkapi kelengkapan kertas kerja pada pos-pos signifikan, meliputi pengelolaan kas bendahara pengeluaran, akuntabilitas pertanggungjawaban perjalanan dinas, hingga pencatatan aset inventaris peralatan dan mesin.

Di akhir agenda, seluruh tim merumuskan simpulan evaluasi menyeluruh dari setiap komponen kertas kerja tersebut guna memastikan seluruh dokumen pendukung, kepatuhan alur pertanggungjawaban, dan mitigasi risiko tata kelola telah terpenuhi sebelum disampaikan kepada tingkat wilayah dan pusat.